 |
| SKB 3 Menteri regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur kebijakan lintas sektor. |
Jakarta, DKI Jakarta - Jumat, 8 Agustus 2025 – Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menjadi salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur kebijakan lintas sektor. SKB ini umumnya melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tergantung konteks kebijakannya.
SKB 3 Menteri biasanya diterbitkan untuk menetapkan aturan bersama yang berlaku secara nasional. Beberapa di antaranya menyangkut hari libur nasional, cuti bersama, hingga pengaturan seragam sekolah negeri.
Salah satu contoh yang paling dikenal masyarakat adalah SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan daftar tanggal merah dan cuti bersama setiap tahunnya. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Selain itu, ada juga SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah, yang menegaskan larangan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Aturan ini bertujuan menjaga kebebasan beragama dan menciptakan suasana pendidikan yang toleran dan inklusif.
Di sisi lain, beberapa SKB 3 Menteri juga membahas upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.
Apa Itu SKB 3 Menteri?
SKB 3 Menteri adalah bentuk kolaborasi antar-kementerian dalam menetapkan regulasi bersama yang bersifat lintas sektor. Karena melibatkan lebih dari satu kementerian, keputusan ini memiliki daya ikat yang lebih luas, terutama untuk pelaksanaan di daerah-daerah.
SKB bersifat mengikat, baik bagi instansi pemerintahan pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kebijakan.
Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan isi dan ketentuan dalam SKB 3 Menteri yang diterbitkan tiap tahun, khususnya yang berkaitan dengan hari libur dan aturan pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan diambil demi kepentingan publik dan menjaga harmonisasi lintas sektor.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header