 |
| Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mencari solusi bersama melalui dialog. Dengan komunikasi yang baik |
Demo yang digagas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan kepemimpinan yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat ini menjadi sorotan publik. Aksi unjuk rasa ini diprediksi akan melibatkan massa besar dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati.
Namun, di tengah persiapan aksi massa tersebut, muncul sikap penolakan yang tegas dari jajaran pemerintahan desa, khususnya seluruh kepala desa (kades) di Kecamatan Margoyoso. Video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan para kades secara bersama-sama menyampaikan penolakan terhadap demo yang akan digelar.
Kepala Desa Margoyoso Serukan Penolakan Demo dan Ajak Dialog Damai
Dalam video yang kini ramai diperbincangkan, seluruh kepala desa di Kecamatan Margoyoso menyatakan bahwa mereka menolak keras pelaksanaan demo tersebut. Para kades mengimbau masyarakat untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dinilai berpotensi memicu kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum.
“Kami, seluruh kepala desa di Kecamatan Margoyoso, menolak demo tanggal 13 Agustus dan meminta masyarakat untuk tidak ikut dalam aksi demo. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan melalui dialog yang konstruktif demi menjaga kedamaian di wilayah kita,” ujar salah satu kepala desa dalam video tersebut.
Aspirasi Warga Pati Tetap Kuat, Demo Dipastikan Tetap Berlangsung
Meski mendapat penolakan dari para kepala desa di Margoyoso, warga Pati tetap bersikukuh melanjutkan aksi demo pada tanggal 13 Agustus. Mereka menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan hanya soal pembatalan kenaikan PBB, melainkan juga ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya ikut demo bukan hanya soal pajak, tapi juga suara kami tidak didengar oleh pemimpin kami. Kami ingin perubahan,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan Resmi Bupati Sudewo soal Demo dan Pembatalan PBB
Menanggapi rencana demo, Bupati Pati, Sudewo, dalam konferensi pers pada 8 Agustus 2025, menyampaikan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Saya menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pembatalan kenaikan PBB sudah kami putuskan untuk meringankan beban warga. Saya berharap demo berlangsung damai dan saya siap berdialog dengan perwakilan warga demi mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Harapan dari Akademisi dan Pemerhati Sosial
Pengamat sosial mengingatkan pentingnya dialog terbuka agar konflik tidak meluas.
“Situasi ini harus dikelola dengan baik oleh semua pihak. Kepala desa, pemerintah, dan masyarakat harus duduk bersama untuk mendengar dan mencari solusi tanpa kekerasan,".
Perbedaan Pendapat di Kalangan Warga
Tidak semua warga setuju dengan aksi demo. Beberapa warga mengaku khawatir demo besar dapat menimbulkan kerusuhan dan meminta aspirasi disampaikan dengan cara damai.
“Saya dukung aspirasi masyarakat, tapi saya takut kalau demo besar bisa berujung ricuh. Semoga semuanya bisa selesai dengan baik,” ujar warga Kecamatan Margoyoso.
Persiapan Pengamanan oleh Aparat Keamanan
Satuan keamanan di Kabupaten Pati telah meningkatkan pengawasan dan persiapan menjelang demo. Mereka berjanji menjaga ketertiban dan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Pesan Harapan Agar Solusi Damai Ditemukan
Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mencari solusi bersama melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan aspirasi masyarakat bisa tersalurkan tanpa menimbulkan ketegangan yang berlebihan.
“Kita semua menginginkan Pati yang damai dan sejahtera. Semoga perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan kebijaksanaan bersama."
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header