Jakarta, DKI Jakarta - Rabu, 13 Agustus 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya meminta maaf kepada masyarakat terkait pernyataannya yang menyebut “semua tanah milik negara”. Pernyataan yang sempat memicu polemik itu diklarifikasi Nusron sebagai candaan yang disampaikan di luar konteks sebenarnya.
Dalam keterangannya, Nusron menjelaskan bahwa maksud ucapannya adalah menyoroti lahan terlantar berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan-lahan tersebut dapat dioptimalkan oleh negara demi kepentingan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Saya atas nama Menteri ATR/BPN menyampaikan permohonan maaf … atas pernyataan saya beberapa waktu lalu yang viral dan menimbulkan polemik,” kata Nusron dalam konferensi pers, Rabu (13/8/2025).
Tanah Milik Rakyat Aman
Nusron menegaskan bahwa tanah milik rakyat termasuk sawah produktif, pekarangan rumah, tanah waris, maupun tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak akan ditertibkan. Fokus kebijakan penertiban hanya berlaku pada lahan-lahan HGU/HGB yang tidak dimanfaatkan.
Janji Lebih Hati-Hati
Menyadari dampak dari pernyataannya, Nusron mengakui bahwa candaan yang ia lontarkan tidak tepat diucapkan oleh pejabat publik. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memilih kata dan memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan permintaan maaf ini, Kementerian ATR/BPN berharap polemik bisa mereda dan kebijakan penertiban tanah dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni memanfaatkan aset negara untuk kesejahteraan rakyat.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header