Pati, Jawa Tengah - Kamis, 7 Agustus 2025 - Sosok Ahmad Husain atau Ahmad Husein kini menjadi sorotan publik di Kabupaten Pati setelah tampil lantang memimpin aksi protes terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Ia dikenal sebagai penggagas sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang tengah menyiapkan aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Gerakan ini muncul setelah sebelumnya aksi demonstrasi mahasiswa pada awal Juni 2025 tak membuahkan hasil. Husain bersama aktivis lainnya lalu membentuk AMPB sebagai wadah perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat kecil.
Rakyat Bergerak, AMPB Terbentuk
Menurut Ahmad Husain, kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB hingga tiga kali lipat merupakan bentuk ketidakadilan fiskal. Ia menyebut kebijakan ini bukan sekadar kenaikan pajak, tetapi "pemerasan yang dilegalkan".
"Kami tidak anti pajak. Tapi menaikkan PBB sebesar 250 persen di tengah lesunya ekonomi rakyat pasca pandemi adalah bentuk kezaliman," ujar Husain dalam orasinya di Alun-alun Simpang Lima Pati.
AMPB dibentuk sebagai aliansi terbuka yang mengakomodasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, buruh, hingga mahasiswa. Mereka bersama-sama menyerukan satu tuntutan: batalkan kenaikan PBB-P2 250 persen.
Persiapan Aksi 13 Agustus, 15 Ribu Massa Siap Turun ke Jalan
AMPB telah menjadwalkan aksi demonstrasi akbar yang akan digelar di depan Kantor Bupati Pati pada Selasa, 13 Agustus 2025. Ahmad Husain menyebut, sebanyak 15 ribu warga diperkirakan hadir, menjadikan aksi ini salah satu yang terbesar dalam sejarah Pati.
Sebagai bentuk solidaritas, Husain juga membuka posko donasi logistik di Simpang Lima Pati. Bantuan berupa beras, mie instan, air mineral, dan kebutuhan konsumsi lain dikumpulkan secara sukarela untuk mendukung keberlangsungan aksi damai tersebut.
"Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi perlawanan rakyat. Kami akan tetap damai, tapi tegas dalam menyuarakan keadilan," tegas Husain.
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Kenaikan Pajak
Aliansi ini mendesak Pemkab Pati dan DPRD untuk segera menggelar rapat terbuka membahas kembali kebijakan penyesuaian NJOP dan PBB-P2. Mereka menilai proses penetapan tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara adil.
Selain itu, AMPB juga menyampaikan bahwa banyak warga desa yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai kenaikan tersebut. Bahkan ada warga yang mendapati tagihan PBB naik lima hingga tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Warga dan Aktivis Siap Kawal Sampai Tuntas
Ahmad Husain menyampaikan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai tuntutan rakyat dikabulkan. Ia menegaskan, aksi damai adalah hak konstitusional warga negara dan akan terus dikawal hingga Bupati Pati mencabut kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat tersebut.
Artikel ini telah tayang di mediamassa.co.id
Social Header