Kedaulatan Rakyat Pati: Aksi Demo 13 Agustus 2025 Tuntut Pengunduran Diri Bupati

Rakyat Pati tetap teguh untuk melanjutkan aksi demo tanggal 13 Agustus.

Pati, Jawa Tengah - Minggu, 10 Agustus 2025 - Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pepatah itu kembali terbukti nyata di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di tengah gelombang protes yang menggema sejak beberapa bulan terakhir. Awal mula ketegangan berakar dari keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara drastis hingga 250 persen. Kebijakan ini sontak memicu keresahan dan kecaman luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Petani, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), mahasiswa, dan warga umum merasa dibebani oleh kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, apalagi di saat kondisi ekonomi yang belum pulih pasca-pandemi. Pada 3 Juni 2025, unjuk rasa pertama meletus ketika mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati turun ke jalan menuntut pencabutan kenaikan pajak tersebut. Gelombang protes kian meluas hingga berbagai elemen masyarakat menyatukan suara menolak kebijakan yang dianggap menekan dan memberatkan itu.

Namun respons Bupati Sudewo justru semakin memanas. Dalam sebuah pernyataan publik yang viral di media sosial, Sudewo menantang warga untuk mengerahkan massa sebanyak apapun yang turun ke jalan. "Silakan demo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 pun kerahkan. Saya tidak akan gentar," katanya. Pernyataan ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan publik yang merasa seolah hak mereka untuk didengar dan dihargai diabaikan.

Menanggapi situasi tersebut, warga Pati membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang membuka posko penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi damai yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025. Solidaritas dari berbagai daerah mengalir deras, memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat memang bukan slogan kosong, melainkan kekuatan nyata ketika rakyat bersatu.

Pada akhirnya, Bupati Sudewo menyadari tekanan yang semakin besar dan akhirnya secara resmi menyatakan permintaan maaf serta membatalkan kenaikan PBB-P2 yang sempat menghebohkan tersebut. Namun, meskipun keputusan pembatalan telah diumumkan, massa rakyat Pati tetap teguh untuk melanjutkan aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus.

Aksi ini bukan semata menuntut pembatalan kebijakan, melainkan menuntut pertanggungjawaban lebih jauh: pengunduran diri Bupati Sudewo dari jabatannya. Rakyat Pati melihat bahwa sebuah kesalahan sebesar ini tidak bisa dibiarkan berlalu hanya dengan sebuah permintaan maaf. Mereka menuntut agar pemerintahan daerah dijalankan oleh sosok yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat dan memegang teguh integritas serta keadilan.

Semangat perjuangan rakyat Pati ini membakar api penegakan demokrasi dan keadilan. Mereka menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal suara dalam pemilu, tetapi juga keberanian rakyat dalam mempertahankan haknya dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika rakyat bersatu dalam sebuah gerakan damai dan terorganisir, tidak ada kekuatan yang dapat membungkam suara mereka.

Gelombang aksi tanggal 13 Agustus bukan hanya menjadi pertaruhan kebijakan pajak semata, melainkan momentum bersejarah dalam menegakkan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam situasi penuh kedamaian, rakyat Pati mengingatkan kepada semua pemegang kekuasaan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan demi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Kedaulatan adalah milik rakyat, dan suara mereka adalah panglima dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Artikel ini telah tayang di 

Mediamassa.co.id