Alasan Mengapa PKI Dilarang di Indonesia: Sejarah, Ideologi, dan Dasar Hukumnya

Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu organisasi politik yang dilarang secara resmi di Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta – Kamis, 7 Agustus 2025 – Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu organisasi politik yang dilarang secara resmi di Indonesia. Pelarangan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada berbagai peristiwa historis, pertentangan ideologi, serta kebijakan hukum negara. Berikut adalah penjelasan mengapa PKI dilarang dan mengapa komunisme dianggap bertentangan dengan prinsip dasar bangsa Indonesia.

1. Terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI (1965)

Puncak penolakan terhadap PKI terjadi pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yaitu aksi penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI AD oleh kelompok yang dituding bagian dari PKI. Peristiwa ini dipandang sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan sah dan menjadi titik balik yang memicu pembubaran partai tersebut.

Tindakan militer yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto saat itu berhasil menumpas gerakan tersebut. Pemerintah kemudian menyatakan PKI sebagai dalang utama di balik G30S, dan memulai penangkapan besar-besaran terhadap para anggotanya.

2. Bertentangan dengan Pancasila

Ideologi komunis yang dianut PKI dianggap bertentangan langsung dengan Pancasila, khususnya:

Sila Pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa", karena komunisme bersifat ateistik (menolak keberadaan Tuhan).

Sila Keempat & Kelima: Demokrasi dan keadilan sosial, karena komunisme cenderung anti-demokrasi dan memaksakan pemerintahan satu ideologi.

Sebagai negara yang menjunjung pluralisme dan toleransi, Indonesia tidak menerima sistem pemerintahan satu partai seperti yang diterapkan dalam negara komunis.

3. Catatan Pemberontakan Sebelumnya

Sebelum G30S, PKI tercatat melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948, dipimpin oleh tokoh PKI bernama Musso. Pemberontakan ini bertujuan merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Aksi tersebut berujung pada bentrokan bersenjata dan penindakan keras dari pemerintah.

4. Dasar Hukum Pelarangan PKI

Pelarangan terhadap PKI diperkuat melalui:

Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, yang secara eksplisit melarang ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia.

Aturan ini masih berlaku hingga kini dan menjadi dasar hukum untuk melarang penyebaran ideologi komunis dalam bentuk apa pun.

5. Trauma Nasional dan Stabilitas Negara

Kekerasan yang terjadi pada era 1960-an menyisakan trauma kolektif bagi bangsa Indonesia. Pemerintah menilai bahwa membiarkan ideologi komunisme berkembang kembali berpotensi memecah persatuan nasional dan merusak kestabilan sosial politik.

Pelarangan PKI di Indonesia bukan hanya keputusan politis, tetapi juga langkah menjaga ideologi Pancasila, integritas bangsa, dan keamanan nasional. Dengan dasar hukum yang kuat dan sejarah kelam yang masih membekas, ajaran komunisme tetap dilarang dan menjadi isu sensitif di Indonesia hingga saat ini.

Artikel ini telah tayang di Mediamassa.co.id