Mediamassa.co.id — Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kondisi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan standar terbaru garis kemiskinan global versi Purchasing Power Parity (PPP) 2021, sebanyak 68,2 persen atau sekitar 194,4 juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin.
Standar Kemiskinan Bank Dunia 2025 Naik Signifikan
Dalam laporan Poverty and Inequality Platform edisi Juni 2025, Bank Dunia memperbarui metodologi perhitungan garis kemiskinan global:
Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia naik dari US$6,85 menjadi US$8,30 per hari.
Perubahan ini menggunakan dasar PPP 2021, menggantikan PPP 2017 yang sebelumnya dipakai.
2 dari 3 Warga Indonesia Masuk Kategori Miskin
Dengan populasi nasional mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024), maka total 194,4 juta orang Indonesia kini hidup di bawah garis kemiskinan global, menurut standar Bank Dunia.
Bandingkan dengan data sebelumnya, saat garis kemiskinan masih menggunakan PPP 2017, tingkat kemiskinan Indonesia dilaporkan sebesar 60,3 persen. Artinya, terjadi lonjakan tajam dalam jumlah penduduk miskin pasca perubahan metodologi.
Perbedaan Data Bank Dunia dan BPS
Data Bank Dunia berbeda signifikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Per September 2024, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen, atau 24,06 juta jiwa.
Perbedaan ini terjadi karena:
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar lokal (termasuk konsumsi 2.100 kkal per hari).
Bank Dunia menggunakan standar internasional agar bisa dibandingkan antarnegara.
Pakar: Ketimpangan Jadi Masalah Utama
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan versi Bank Dunia.
Ia menyebut Gini ratio riil Indonesia mencapai 0,46, lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 0,3, meskipun pendapatan per kapita Indonesia (US$4.810) sudah melampaui Vietnam (US$4.110).
Arief juga menyoroti bahwa garis kemiskinan nasional belum pernah diperbarui secara fundamental selama lebih dari 26 tahun, dan perlu penyesuaian agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini.
Kesimpulan: Evaluasi Kebijakan Sosial Mendesak Dilakukan
Temuan Bank Dunia ini menjadi peringatan keras bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk segera mengevaluasi standar garis kemiskinan nasional dan memperkuat program pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif.
(Red)
Social Header