Jakarta, DKI Jakarta - Sabtu, 13 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu darurat militer yang sempat ramai diperbincangkan publik. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dan memastikan kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan sipil.
Isu darurat militer mencuat setelah sejumlah kalangan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terkait situasi keamanan dan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Namun, Prabowo menilai langkah itu belum diperlukan dan menegaskan bahwa sistem pemerintahan sipil harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tegaskan, Indonesia menjunjung tinggi supremasi sipil. Semua kebijakan yang diambil harus menghormati prinsip itu,” kata Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa yang membahas dinamika sosial-politik terkini, termasuk wacana penerapan darurat militer.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas keamanan tanpa mengorbankan kebebasan dan hak-hak warga negara. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan percaya pada langkah-langkah pemerintah untuk menjaga ketertiban nasional.
Dengan penegasan tersebut, Presiden berharap kekhawatiran publik mengenai kemungkinan pembatasan kebebasan sipil dapat mereda.
Fokus Pemerintah pada Stabilitas dan Demokrasi
Selain menegaskan supremasi sipil, Prabowo juga memastikan koordinasi dengan aparat keamanan akan dilakukan secara proporsional. Pemerintah akan mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, dan penegakan hukum yang adil.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa kebijakan darurat militer bukan pilihan utama. Pemerintah mengutamakan demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pernyataan Prabowo ini menegaskan bahwa darurat militer tidak akan diterapkan sembarangan dan hanya menjadi opsi terakhir jika negara benar-benar menghadapi ancaman serius. Dengan demikian, supremasi sipil dan prinsip demokrasi tetap terjaga.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
0 Komentar