 |
| Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat Berakhir, Begini Update Progres Terbaru. (Kompas.com/Ridho Danu Prasetyo) |
Jakarta, DKI Jakarta - Minggu, 7 September 2025 – Tenggat waktu 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai diperbincangkan publik resmi berakhir pada 5 September 2025. Gerakan ini sebelumnya digagas oleh sejumlah aktivis, mahasiswa, hingga figur publik dengan membawa 25 tuntutan, terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang. Kini, publik menunggu bukti nyata sejauh mana pemerintah telah memenuhi janji mereka.
17+8 Tuntutan Rakyat: Apa Isinya?
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat 2025 lahir pada 1 September 2025. Isinya mencakup berbagai isu penting mulai dari transparansi anggaran DPR, kebijakan pendidikan, hingga kebebasan berekspresi.
• 17 tuntutan jangka pendek diberi deadline hingga 5 September 2025.
• 8 tuntutan jangka panjang ditargetkan tercapai pada 31 Agustus 2026.
Gerakan ini mendapat perhatian luas setelah sejumlah tokoh seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Salsa Erwina, hingga Andhyta Firselly Utami ikut menyuarakannya.
Respons Pemerintah dan DPR
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah telah memenuhi sebagian tuntutan, meski tidak merinci poin apa saja yang sudah direalisasikan.
Sementara itu, DPR RI melalui rapat fraksi pada 4 September 2025 mengumumkan pembatalan tunjangan anggota DPR, yang menjadi salah satu dari 17 tuntutan jangka pendek. DPR juga mengklaim telah membuka ruang dialog dengan mahasiswa terkait isu lain yang diangkat dalam gerakan ini.
Aksi Solidaritas Masih Berlanjut
Meskipun ada klaim pemenuhan, aksi solidaritas dari berbagai daerah terus berlangsung. Massa menuntut transparansi dan pembuktian konkret atas janji pemerintah serta DPR terkait 17+8 tuntutan rakyat.
Progres Terbaru 17+8 Tuntutan Rakyat
Poin Tuntutan Update Perkembangan
• Pembatalan tunjangan DPR Direalisasikan DPR per 4 September 2025
• Dialog dengan mahasiswa Sudah dilakukan dengan melibatkan fraksi DPR
• Klaim pemenuhan pemerintah Menko Yusril menyebut sebagian tuntutan sudah dipenuhi
• Aksi masyarakat Masih berlangsung di sejumlah daerah pasca deadline
Berakhirnya deadline 17+8 tuntutan rakyat belum sepenuhnya menjawab harapan publik. Meski ada klaim progres dari pemerintah dan DPR, masyarakat masih menunggu bukti nyata dan transparansi penuh. Dengan aksi solidaritas yang terus digelar, isu ini diperkirakan akan tetap menjadi sorotan utama di ranah politik dan sosial Indonesia.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
0 Komentar