Pati, Jawa Tengah - Senin, 18 Agustus 2025 – Hubungan antara Bupati Pati Sudewo dengan DPRD Pati memanas setelah muncul kritik tajam terkait gaya kepemimpinannya yang dinilai tertutup dan one-man show. Buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif disebut sebagai pemicu utama gejolak politik di Kabupaten Pati.
Kenaikan Pajak Picu Penolakan
Kontroversi mencuat usai pemerintah daerah mengusulkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan tersebut langsung menuai protes luas dari masyarakat dan aktivis. Demonstrasi besar terjadi pada 10–13 Agustus 2025, dengan tuntutan pembatalan kebijakan serta desakan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
DPRD Bentuk Pansus Hak Angket
Menanggapi keresahan publik, DPRD Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengusut berbagai kebijakan Bupati yang dianggap bermasalah. Sejumlah anggota dewan menilai Sudewo terlalu tertutup dalam mengambil keputusan strategis tanpa melibatkan stakeholder secara transparan.
Teguran dari Gerindra dan Presiden
Partai Gerindra, tempat Sudewo bernaung, juga memberikan teguran keras. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut memberi perhatian serius terhadap situasi di Pati.
Pengamat menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah. Komunikasi yang buruk dinilai dapat memperburuk konflik, apalagi jika kebijakan langsung menyentuh masyarakat kecil. DPR RI mengingatkan pejabat daerah agar lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan keputusan publik.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
0 Komentar