Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh, Biaya Tembus 3 Kali Lipat dari China

Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh, Biaya Tembus 3 Kali Lipat dari China. (Mahfud Md/Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta, DKI Jakarta - Kamis, 16 Oktober 2025 - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya dugaan markup atau penggelembungan biaya besar-besaran dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Mahfud menyebut biaya pembangunan di Indonesia mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan proyek serupa di China.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menyebut bahwa biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan dan uangnya ke mana?” tegas Mahfud.

Pinjaman dari China Lebih Mahal dari Tawaran Jepang

Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen. Namun, tawaran tersebut dibatalkan dan pemerintah kemudian bekerja sama dengan China.

Sayangnya, pinjaman dari China memiliki bunga jauh lebih tinggi, yakni 2 persen, dan bahkan meningkat hingga 3,4 persen.

“Awalnya Jepang hanya minta bunga kecil, tapi kemudian diganti ke China yang bunganya jauh lebih besar. Nah sekarang biayanya malah bengkak,” ujar Mahfud.

Kerugian dan Beban Bunga Triliunan Rupiah

Mahfud menyoroti bahwa proyek Whoosh berpotensi merugikan negara karena biaya operasional dan bunga pinjaman yang tinggi. Ia membeberkan, bunga utang proyek tersebut bisa mencapai Rp 2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket hanya sekitar Rp 1,5 triliun per tahun.

“Negara akan terus nombok dari APBN untuk menutupi kekurangan,” katanya.

Mahfud Peringatkan Risiko Kedaulatan Nasional

Selain soal keuangan, Mahfud juga menyinggung risiko kedaulatan negara apabila terjadi gagal bayar (default) terhadap pinjaman luar negeri. Ia mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis karena tidak mampu membayar utang.

“Kalau sampai gagal bayar, bukan tidak mungkin wilayah strategis seperti Natuna Utara bisa jadi taruhan,” ujar Mahfud.

Ia menilai, dugaan markup ini harus segera diusut karena berpotensi menimbulkan masalah hukum dan ekonomi nasional.

Dorong Pemerintah Lakukan Audit Transparan

Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan bahwa APBN tidak boleh digunakan untuk menutup biaya proyek kereta cepat. Ia mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan audit transparan dan memanggil pihak-pihak terkait.

“Proyek ini harus diperiksa secara terbuka. Jangan sampai rakyat terus menanggung akibat dari pembengkakan biaya yang tidak jelas asalnya,” kata Mahfud menutup.

Artikel ini telah tayang di 

Mediamassa.co.id