Mediamassa.co.id – Dunia maya dihebohkan dengan pengakuan seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang mengaku kerap dibooking oleh seorang kepala desa (kades) setiap kali dana desa dicairkan. Pengakuan itu viral usai wawancaranya tersebar di media sosial dan mengundang reaksi keras dari publik.
Mahasiswi berinisial RH, yang kini duduk di semester lima di sebuah kampus swasta di Makassar, menyebut dirinya terlibat dalam prostitusi online melalui aplikasi tertentu. Ia mengaku memiliki pelanggan tetap dari kalangan pejabat desa.
“Kalau dana desa cair, biasanya saya langsung dihubungi. Bisa sampai 3 hari full dibooking,” ujar RH dalam pengakuannya.
Kades Diduga Gunakan Dana Desa untuk Prostitusi Online
Kasus ini menuai sorotan tajam karena RH menyebut transaksi tersebut kerap terjadi usai pencairan dana desa. Hal ini memunculkan dugaan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Netizen pun ramai-ramai mengecam tindakan asusila tersebut, terutama karena melibatkan dana publik.
“Dana desa itu uang rakyat, bukan untuk foya-foya kades!” tulis salah satu akun di media sosial.
“Pantes saja minta perpanjangan jabatan, ternyata buat booking apem berlendir,” sindir netizen lainnya dengan nada tajam.
Citra Kades dan Dana Desa Kembali Tercoreng
Kasus ini bukan yang pertama kali mencuat terkait penyalahgunaan dana desa. Sebelumnya, ratusan laporan terkait korupsi dana desa telah masuk ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Banyak pihak menilai perlunya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap realisasi penggunaan dana desa, terutama di daerah-daerah terpencil.
Masyarakat mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas oleh aparat hukum. Jika benar dana desa digunakan untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi, maka sang kepala desa harus dijatuhi sanksi tegas.
Skandal “mahasiswi dibooking kades saat dana desa cair” mencoreng wajah birokrasi desa di Indonesia. Penggunaan dana publik harus diawasi secara transparan dan akuntabel demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
(Red)
Social Header