Jepara – Jateng
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Jepara Tahun 2027, Kamis (19/11/2026), di Ruang Paripurna DPRD Jepara.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Rio Candra Adi Nugraha. Dalam penyampaiannya, Fraksi menyoroti Ranperda Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Ekonomi Sirkular dan Digitalisasi yang Berwawasan Lingkungan sebagai usulan inisiatif PDI Perjuangan.
Fraksi menilai Ranperda ini krusial untuk mengubah pola tata kelola sampah di Kabupaten Jepara. Pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada sistem kumpul, angkut, dan buang, melainkan harus dibangun secara terpadu dari hulu ke hilir. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemilahan, pengolahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Selain menjaga kelestarian lingkungan, langkah ini ditargetkan menciptakan nilai ekonomi baru, membuka lapangan usaha, serta melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.
Arah kebijakan ini sejalan dengan semangat PDI Perjuangan “Merawat Pertiwi” yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Di luar Ranperda pengelolaan sampah, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti dua Ranperda inisiatif DPRD lainnya: Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove untuk menjaga kawasan pesisir Dan Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah (PT Pelabuhan Jepara Indonesia) untuk mendorong potensi ekonomi daerah.
Untuk lima Ranperda usulan Eksekutif, Fraksi mendorong agar setiap aturan memiliki landasan hukum yang kuat dan berdampak langsung bagi warga. Sementara pada tiga Ranperda reguler terkait APBD, Fraksi menekankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan anggaran pada ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Propemperda Kabupaten Jepara Tahun 2027 yang mencakup 11 Ranperda—terdiri dari tiga Ranperda inisiatif DPRD, lima Ranperda usulan Eksekutif, dan tiga Ranperda reguler. Fraksi berharap agenda legislasi 2027 ini menghasilkan produk hukum yang aplikatif bagi penguatan ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan di Jepara.
Social Header