Bundaran HI biasanya identik dengan lalu lintas padat, gedung tinggi, dan wisatawan yang berfoto di depan Patung Selamat Datang. Pada 20 Oktober 2026, publik melihat pemandangan berbeda. Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk protes dari atas monumen dan menyerukan penanganan krisis iklim. Spanduk itu membentang sekitar tiga jam dan menyoroti beban hidup warga.

Pesan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah" merangkum hubungan yang kerap luput dari perdebatan iklim. Krisis iklim hadir dalam harga pangan, banjir, cuaca ekstrem, dan kehidupan sehari-hari. Ketika banjir merusak rumah, kekeringan mengganggu panen, atau cuaca ekstrem menyulitkan pekerja mencari nafkah, ekonomi keluarga langsung merasakan dampaknya. Greenpeace Indonesia menegaskan aksi ini bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim.

Aksi di ruang publik seperti ini memang memicu perdebatan tentang ketertiban dan keselamatan. Diskusi itu wajar. Meski begitu, publik juga perlu melihat substansi pesan dan bertanya mengapa aktivis memilih cara semencolok ini. Publik dan pemerintah tetap perlu menilai tuntutan, bukti, serta respons kebijakan secara kritis.

Aksi ini juga memperlihatkan keberanian warga sipil dalam menyuarakan kepentingan publik. Melalui satu spanduk berwarna mencolok, Greenpeace berhasil menarik perhatian media nasional dan mengajak masyarakat membicarakan krisis iklim dari sudut pandang kebutuhan sehari-hari.

Ekofeminisme Membaca Kehadiran Aktivis Perempuan

Keterlibatan aktivis perempuan dalam aksi ini memberi makna tambahan. Val Plumwood, salah satu pemikir ekofeminisme, melalui buku Feminism and the Mastery of Nature (1993) mengajak kita melihat keterkaitan antara dominasi terhadap alam dan ketimpangan kuasa dalam masyarakat. Teori ini tidak menganggap perempuan secara alami lebih dekat dengan alam. Ekofeminisme justru mengkritik sistem yang mengeksploitasi alam sekaligus membuat kelompok tertentu menanggung dampak lebih besar tanpa kuasa yang sebanding dalam menentukan kebijakan.

Dalam banyak keluarga, perempuan berperan penting mengelola kebutuhan rumah tangga, merawat anggota keluarga, dan menjaga ketersediaan pangan. Ketika warga sulit mendapatkan air, harga bahan pokok naik, atau bencana datang, beban pekerjaan perawatan ikut bertambah. Dampak tersebut juga berbeda menurut kelas sosial, pekerjaan, lokasi, usia, disabilitas, dan akses terhadap sumber daya.

Perempuan juga hadir sebagai pekerja, pemimpin komunitas, peneliti, petani, dan penggerak perubahan. Mereka berhak ikut menentukan kebijakan. Pertanyaan pentingnya menyangkut siapa yang pemerintah dengar ketika mengambil keputusan. Pengalaman warga pesisir, petani kecil, pekerja informal, dan masyarakat adat layak menjadi dasar kebijakan iklim. Perempuan dari komunitas terdampak juga perlu terlibat sejak tahap perencanaan. Partisipasi yang bermakna mencakup akses informasi, ruang bicara, dan pengaruh nyata atas keputusan.

Menuju Kebijakan Iklim yang Adil

Pemerintah memang menghadapi pilihan yang rumit. Transisi energi, perlindungan pekerjaan, kebutuhan listrik, dan keterjangkauan biaya harus berjalan beriringan. Pemerintah dapat memulai langkah terukur dengan mempercepat pengurangan ketergantungan pada energi fosil, memperkuat transportasi umum, melindungi kawasan resapan dan pesisir, serta menyiapkan sistem peringatan dini bagi warga paling rentan. Masyarakat juga perlu mengetahui penanggung jawab, target, dan cara pemerintah menilai kemajuannya.

Solusi iklim yang adil harus menjawab kebutuhan lapangan. Warga membutuhkan hunian yang aman dari banjir, layanan kesehatan saat gelombang panas, perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pendapatan akibat bencana, dan dukungan bagi petani menghadapi perubahan musim. Transisi menuju energi bersih juga perlu melindungi pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor energi lama. Dengan begitu, kebijakan iklim dapat mengurangi risiko lingkungan sekaligus membuka penghidupan yang layak.

Kamu pun bisa ikut berperan. Mengurangi sampah dan memilih transportasi ramah lingkungan memberi kontribusi nyata. Meski begitu, perubahan sistem produksi, energi, dan tata ruang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Media dan masyarakat dapat menguji klaim ramah lingkungan dengan data serta mengawasi janji pemerintah. Perusahaan juga perlu membuka informasi dampak lingkungannya dan bertanggung jawab atas kerusakan yang muncul dari aktivitas mereka. Partisipasi publik membantu memastikan target pemerintah berjalan sesuai rencana.

Aksi di Bundaran HI mengingatkan bahwa krisis iklim menyentuh keselamatan, penghidupan, dan keadilan warga. Suara aktivis perempuan di atas monumen layak berlanjut ke ruang kebijakan. Kebijakan iklim yang kuat lahir ketika warga paling terdampak ikut menentukan arah perubahan.

Oleh: Elly Martyasrini