Tekanan ekonomi global menghantam Indonesia sejak pertengahan 2023 hingga kini. Inflasi belum mereda, gelombang PHK melanda sektor manufaktur dan teknologi, dan daya beli masyarakat ikut melemah. Di balik deretan angka itu, satu pertanyaan jarang muncul. Bagaimana sistem komunikasi Indonesia merespons keadaan ini, dan apakah ia benar melayani masyarakat yang paling membutuhkan informasi.

Krisis ekonomi tidak hanya memukul dompet. Ia juga mengubah cara masyarakat menengah ke bawah seperti buruh, petani, dan pelaku UMKM mengakses informasi. Auralia Intan Febriana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menyoroti bahwa kelompok inilah yang paling terdampak, sekaligus paling sering luput dari jangkauan sistem komunikasi yang memadai.

Media Lokal Melemah, Hoaks Mengisi Kekosongan

Melemahnya media lokal menjadi tanda yang paling terlihat. Banyak koran daerah dan radio komunitas berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya bukan kehilangan pembaca, melainkan kehilangan iklan. Anggaran promosi perusahaan menjadi pos pertama yang dipangkas saat ekonomi melemah. Akibatnya, isu harga sembako, dampak PHK di tingkat kabupaten, dan kondisi UMKM yang sulit modal kehilangan panggung.

Media sosial lalu mengisi kekosongan itu. Kecepatannya memang unggul, tetapi mekanisme verifikasinya lemah. Di masa krisis, kondisi itu menyuburkan hoaks. Kabar bank yang nyaris kolaps, kebijakan pemerintah yang salah kutip, atau harga bahan pokok yang dilebih-lebihkan bisa beredar dalam hitungan menit dan memicu kepanikan.

Persoalan terdalam justru ada pada kesenjangan akses informasi. Di kota besar, warga bisa langsung mencari informasi bantuan sosial lewat internet. Namun di banyak wilayah pedesaan dan daerah 3T, informasi itu menempuh jalan yang jauh lebih panjang, kadang terlambat, kadang tidak sampai sama sekali. “Dalam kondisi krisis, keterlambatan informasi bisa berarti hilangnya hak atas bantuan yang seharusnya diterima,” kata Auralia.

Masyarakat tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan itu. Grup WhatsApp warga dipakai untuk berbagi info lowongan kerja, harga pasar harian, dan koordinasi bantuan antartetangga. Komunitas kecil ini membangun jaringan informasi sendiri tanpa infrastruktur formal. Mereka saling memverifikasi kabar yang masuk sebelum menyebarkannya lebih jauh. Pola ini bukan solusi jangka panjang, tetapi membuktikan kebutuhan akan komunikasi yang relevan dan terpercaya itu nyata dan mendesak.

Harapan justru datang dari ruang kelas. Generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital punya potensi besar membentuk pola komunikasi yang lebih sehat, asalkan mereka dibekali cara berpikir kritis, bukan sekadar akses. Di titik inilah peran pendidikan komunikasi menjadi penting. “Mahasiswa tidak sekadar diajari teori, tetapi diajak memahami bagaimana komunikasi bekerja di tengah masyarakat yang sedang berubah, termasuk di masa sulit seperti krisis ekonomi,” ujar Auralia. Ia berharap pendekatan semacam itu melahirkan lulusan yang peduli pada kualitas informasi di sekitarnya.

Sistem komunikasi Indonesia perlu segera berbenah. Pemerintah harus memastikan kanal informasi resmi bisa dipercaya, mudah dijangkau, dan cukup cepat untuk menyaingi laju rumor. Media lokal perlu didukung lewat kebijakan yang melindunginya dari gempuran platform digital global. Pelaku UMKM dan warga di daerah terpencil juga butuh akses yang setara terhadap informasi penting. Masyarakat pun perlu dibekali literasi informasi agar mampu memilah fakta dari kepanikan.

Krisis ekonomi menguji banyak hal, termasuk sistem komunikasi kita. Seberapa tangguh ia berdiri, seberapa jauh ia menjangkau, dan seberapa jujur ia berbicara ke publik akan menentukan apakah informasi di masa sulit menjadi alat untuk bertahan atau justru sumber ketakutan baru.