BENGKULU – Pemerintah daerah terus mencari jalan keluar atas polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah tekanan efisiensi anggaran. Salah satu langkah tegas datang dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang menegaskan tidak akan mengambil opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Helmi menyebut, pihaknya masih mengkaji berbagai solusi lain yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dibandingkan PHK. “Kami enggak berpikir ke sana. Masih cari solusi yang lain,” ujarnya, Senin (30/3).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bengkulu menyiapkan kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). Strategi ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp50 miliar sampai Rp60 miliar.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menerapkan moratorium aparatur sipil negara (ASN), dengan tidak menerima pegawai baru maupun mutasi dari luar daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan keuangan tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang sudah ada.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai yang semakin ketat. Dengan efisiensi internal, pemerintah berharap tetap bisa mempertahankan PPPK tanpa harus melakukan PHK.
Sebelumnya, isu PHK PPPK mencuat di sejumlah daerah akibat tekanan fiskal dan aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Namun, sejumlah kepala daerah mulai mencari alternatif solusi agar tenaga PPPK tetap dipertahankan.
Kebijakan yang diambil Pemprov Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan PPPK tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
Social Header