Jakarta - Kamis, 15 Januari 2026 - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menjelaskan kriteria pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpeluang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman publik terkait isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang sebelumnya dianggap membuka peluang pengangkatan seluruh pegawai SPPG menjadi ASN.
Tidak Semua Pegawai SPPG Diangkat PPPK
BGN menegaskan, pengangkatan PPPK tidak berlaku bagi seluruh pegawai maupun relawan SPPG. Hanya pegawai dengan posisi strategis tertentu yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan kepegawaian nasional.
Wakil Kepala BGN menyatakan bahwa frasa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK” dalam Perpres tersebut sering disalahartikan sebagai pengangkatan massal, padahal penerapannya bersifat selektif dan terbatas.
Tiga Jabatan SPPG yang Berpeluang Jadi PPPK
BGN menetapkan tiga jabatan utama di lingkungan SPPG yang berpotensi diangkat menjadi PPPK pada 2026, yaitu:
• Kepala SPPG
Bertugas mengelola operasional dan koordinasi unit pelayanan gizi.
• Ahli Gizi
Berperan dalam penyusunan menu, pemenuhan standar gizi, serta pengawasan kualitas makanan.
• Akuntan
Menangani pengelolaan keuangan dan administrasi program MBG.
Ketiga jabatan tersebut dinilai memiliki fungsi teknis dan administratif strategis yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis.
Relawan dan Tenaga Pendukung Tetap Non-ASN
Sementara itu, tenaga dapur, pengantar makanan, relawan, serta staf pendukung lainnya tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK. Meski berperan penting di lapangan, status mereka tetap sebagai non-ASN.
BGN menegaskan, pengangkatan PPPK tetap harus melalui proses seleksi resmi dan menyesuaikan kebutuhan organisasi serta aturan kepegawaian yang berlaku.
BGN Imbau Masyarakat Tak Salah Paham
BGN mengimbau seluruh pegawai dan relawan SPPG agar tidak salah menafsirkan kebijakan tersebut. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi sekaligus memastikan Program MBG berjalan optimal tanpa menimbulkan ekspektasi yang keliru di masyarakat.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header