Daftar Lengkap Gaji DPRD Provinsi di Indonesia, Berikut Pergub dan Kepgub Terbaru

Daftar Lengkap Gaji DPRD Provinsi di Indonesia, Berikut Pergub dan Kepgub Terbaru. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, DKI Jakarta - Sabtu, 6 September 2025 – Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Setiap daerah memiliki aturan berbeda karena ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub).

Data terbaru menunjukkan adanya perbedaan signifikan penghasilan DPRD antarprovinsi, mulai dari Rp 20 jutaan hingga hampir Rp 80 juta per bulan. Berikut rincian lengkap gaji DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia:

Gaji DPRD Provinsi Jawa Tengah

• Ketua: Rp 79,6 juta

• Wakil Ketua: Rp 72,3 juta

• Anggota: Rp 47,7 juta

📌 Dasar hukum: Kepgub Jateng 2025

Gaji DPRD Provinsi DKI Jakarta

• Pimpinan: Rp 78,8 juta

• Anggota: Rp 70,4 juta

📌 Dasar hukum: Kepgub DKI Jakarta 2022

Gaji DPRD Provinsi Jawa Barat

• Ketua: Rp 71 juta

• Wakil Ketua: Rp 65 juta

• Anggota: Rp 62 juta

📌 Dasar hukum: Pergub Jabar 2021

Gaji DPRD Provinsi Sumatera Utara

• Ketua: Rp 60 juta

• Wakil Ketua: Rp 51 juta

• Anggota: Rp 40 juta

📌 Dasar hukum: Pergub Sumut 2021

Gaji DPRD Provinsi Jawa Timur

• Ketua: Rp 57,7 juta

• Wakil Ketua: Rp 54,8 juta

• Anggota: Rp 49 juta

📌 Dasar hukum: Kepgub Jatim 2023

Gaji DPRD Provinsi Bali

• Ketua: Rp 54 juta

• Wakil Ketua: Rp 45,5 juta

• Anggota: Rp 37,5 juta

📌 Dasar hukum: Pergub Bali 2021

Gaji DPRD Provinsi DIY

• Ketua: Rp 27,5 juta

• Wakil Ketua: Rp 22,9 juta

• Anggota: Rp 20,6 juta

📌 Dasar hukum: Pergub DIY 2021

Perbedaan Besaran Gaji DPRD

Penghasilan anggota DPRD provinsi tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan, biaya operasional, hingga fasilitas jabatan. Perbedaan besaran gaji ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah dan regulasi yang berlaku.

Provinsi dengan APBD besar seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tercatat memiliki gaji DPRD lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Sementara DIY menjadi salah satu provinsi dengan penghasilan DPRD terendah.

Transparansi Gaji DPRD Jadi Perhatian Publik

Publik menilai transparansi soal gaji DPRD penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Dengan penghasilan yang cukup besar, masyarakat berharap kinerja anggota DPRD semakin maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Artikel ini telah tayang di

Mediamassa.co.id