 |
| Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan mundur dan meminta semua pihak mengikuti mekanisme konstitusional |
Pati, Jawa Tengah - Rabu, 13 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati berujung pada langkah tegas DPRD setempat yang resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi yang berlangsung di Alun-alun Pati hingga kompleks Kantor Bupati dan DPRD ini diwarnai kericuhan, pembakaran mobil polisi, serta penggunaan water cannon dan gas air mata oleh aparat.
DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan
Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan rapat kerja pertama akan digelar besok pagi dan terbuka untuk publik. Pansus akan memeriksa dugaan pelanggaran dalam pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo serta kebijakan pemutusan hampir 200 tenaga kontrak.
Selain itu, DPRD juga menggunakan hak angket untuk mengusut sejumlah kebijakan kontroversial yang dinilai merugikan masyarakat.
Respons Bupati Sudewo
Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan mundur dan meminta semua pihak mengikuti mekanisme konstitusional. Ia menyatakan menghormati hak angket DPRD. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada massa di atas kendaraan taktis.
Sikap Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kemendagri: Memantau situasi sejak 7 Agustus 2025 dan menunggu rekomendasi Pemprov Jawa Tengah terkait pansus. Kapuspen Benni Irwan juga menyebut kebijakan kenaikan PBB-P2 250% sudah dicabut/ditinjau ulang.
Istana: Mensesneg Prasetyo Hadi meminta semua pihak menahan diri dan menghormati proses politik di DPRD.
Situasi Aksi di Lapangan
Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh saat massa mencoba menerobos pagar kantor bupati. Terjadi dorong-dorongan, pelemparan botol, dan pembakaran mobil polisi. Aparat membalas dengan water cannon dan gas air mata. Polisi juga mengamankan sejumlah demonstran, namun menyebutnya sebagai langkah pengamanan sementara.
Latar Belakang Tuntutan
Pemicu aksi adalah rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250% yang memicu kemarahan warga. Meski kebijakan ini telah dibatalkan, massa tetap menuntut Bupati mundur karena berbagai kebijakan lain yang dianggap tidak pro rakyat. Perkiraan jumlah peserta aksi bervariasi, mulai dari ribuan hingga klaim 100 ribu orang.
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id
Social Header