Mediamassa.co.id – Sosok Dennie Arsan Fatrika menjadi sorotan publik usai memimpin sidang dan membacakan vonis 4,5 tahun penjara untuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, dalam kasus korupsi impor gula. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dikenal berpengalaman dan memiliki rekam jejak panjang di dunia peradilan.
Riwayat Karier Dennie Arsan Fatrika
Dennie memulai karier sebagai calon hakim sejak 1999. Berikut perjalanan penugasannya:
• PN Karawang (1999)
• PN Mamuju (2003)
• PN Lubuk Basung (2007–2010)
• PN Lubuk Linggau (2010–2013)
• PN Bogor (2013–2015)
• Wakil Ketua PN Sabang & Baturaja (2015–2018)
• Ketua PN Karawang dan Baturaja (2018–2023)
• Hakim PN Bandung dan kini di PN Jakarta Pusat (2023–sekarang)
Saat ini, ia menjabat sebagai Hakim Madya Utama dengan golongan Pembina Utama Muda (IV/c).
Kekayaan Dennie Arsan Berdasarkan LHKPN
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Desember 2024:
• Total kekayaan: Rp4,3 miliar
• Tanah dan bangunan di Bogor: Rp3,15 miliar
• Kendaraan: Toyota Innova, Mitsubishi Pajero, Yamaha N-Max (sekitar Rp900 juta)
• Kas dan setara kas: Rp460 juta
• Harta bergerak lainnya: Rp153 juta
• Utang: Sekitar Rp350 juta
Juru bicara pengadilan menyebutkan bahwa sebagian kekayaan berasal dari warisan dan merupakan harta bersama dengan istri yang berprofesi sebagai advokat.
Peran dalam Vonis Tom Lembong
Dennie bertugas sebagai Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Ia membacakan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, atas kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan impor tersebut.
Putusan tersebut diambil berdasarkan lebih dari 1.000 halaman pertimbangan hukum, meski hanya ringkasannya yang dibacakan di persidangan.
Sorotan Publik dan Reputasi
Setelah vonis dijatuhkan, publik menyoroti profil Dennie, termasuk catatan karier dan kekayaannya. Ia dikenal sebagai hakim tegas, berintegritas, dan berpengalaman menangani perkara-perkara besar, terutama di bidang tindak pidana korupsi.
(Red)
Social Header