Mediamassa.co.id – Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui Pelapor Khusus Francesca Albanese merilis laporan pada 30 Juni 2025, yang mengungkap keterlibatan 48 perusahaan multinasional besar dalam mendukung okupasi dan dugaan genosida Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat .
1. Industri Militer & Teknologi Militer
Lockheed Martin (AS): penyedia utama jet tempur F‑35/F‑16 untuk Angkatan Udara Israel .
Leonardo (Italia), FANUC (Jepang), Elbit Systems (Israel): kontribusi komponen militer dan robotik produksi senjata .
Palantir (AS): menyediakan platform AI termasuk sistem penargetan “Lavender,” “Gospel,” dan “Where’s Daddy?” untuk kebutuhan intelijen militer Israel .
2. Teknologi & Layanan Digital
Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, IBM, HPE: menyediakan layanan cloud, AI, dan database biometrik yang digunakan militer dan Otoritas Populasi dan Imigrasi Israel .
Proyek Project Nimbus mencakup dukungan teknologi awan dan AI bagi pemerintah dan militer Israel .
3. Industri Alat Berat & Infrastruktur
Caterpillar, HD Hyundai & anak perusahaan Doosan, Volvo Group, RADA Electronics: alat berat yang digunakan untuk menghancurkan rumah dan membangun pemukiman ilegal di wilayah pendudukan .
4. Properti & Pariwisata
Booking.com dan Airbnb: memfasilitasi iklan dan penyewaan properti di daerah permukiman ilegal Israel .
5. Energi, Pertambangan & Air
Drummond Company, Glencore: pemasok utama batu bara ke Israel .
Chevron, BP, Petrobras, serta NewMedEnergy, Paz Retail and Energy memasok gas dan bahan bakar vital ke pasokan Israel, termasuk wilayah pendudukan .
Mekorot (Israel): mengontrol distribusi air di Tepi Barat .
6. Agribisnis & Irigasi
Bright Dairy & Food (China), pemilik Tnuva; Netafim (Orbia/Meksiko): terkait eksploitasi lahan dan sumber air di Tepi Barat .
7. Investasi & Pendanaan
Investor institusional besar seperti BlackRock, Vanguard, Allianz, AXA, BNP Paribas, Barclays, dana pensiun Norwegia (GPFG), dan CDPQ Kanada mendukung perusahaan-perusahaan tersebut melalui saham, obligasi, dan pembiayaan .
Laporan PBB menyimpulkan bahwa keterlibatan sektor korporasi ini memperkuat struktur ekonomi penjajahan dan genosida Israel. Mereka menekankan bahwa konflik ini bukan hanya militer-politik, tetapi juga ekonomi global yang sistemik .
Politisi PBB dan kelompok hak asasi, termasuk Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), menyerukan kepada negara-negara dan lembaga keuangan untuk menghentikan kerjasama dan investasi dengan entitas yang terlibat.
Menuju Boikot Global
Banyak pihak mendesak dilarangnya investasi institusi besar dan pemutusan hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
Seruan boikot menyasar konsumen global untuk menghentikan penggunaan produk dan layanan dari perusahaan yang tercantum, dari teknologi hingga energi dan pariwisata.
48 perusahaan besar telah diidentifikasi oleh PBB karena diduga mendukung okupasi Israel.
Keterlibatan ini berlangsung melalui koneksi dari senjata, AI, alat berat, infrastruktur energi, hingga layanan digital dan pariwisata.
Seruan internasional sekarang mengarah pada tindakan nyata: boikot, divestasi, dan sanksi secara ekonomi terhadap entitas tersebut.
(Red)
Social Header