Mediamassa.co.id – Krisis politik kembali mengguncang Thailand. Pada Senin (1/7/2025), Mahkamah Konstitusi Thailand resmi menjatuhkan skorsing terhadap Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Keputusan ini diambil setelah adanya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan sang PM dalam komunikasi politik dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Langkah Mahkamah tersebut langsung memicu kekacauan di tubuh pemerintahan dan memanaskan suhu politik nasional. Banyak pihak menilai Thailand tengah berada di ambang kekacauan politik, ditandai dengan lemahnya stabilitas kabinet dan ancaman demonstrasi publik.
Paetongtarn Shinawatra diduga melanggar etika konstitusional karena melakukan komunikasi pribadi yang dianggap tidak patut dengan pemimpin negara asing, yakni Hun Sen. Dugaan ini diangkat ke Mahkamah Konstitusi oleh oposisi politik dan lembaga pengawas integritas pemerintahan.
Dalam keputusan yang dibacakan oleh panel hakim, Mahkamah memutuskan untuk menangguhkan sementara jabatan PM Paetongtarn selama proses penyelidikan berlangsung. Ia diberikan waktu 15 hari untuk menyampaikan pembelaan secara resmi.
Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas PM Thailand. Sosok berusia 70 tahun ini diharapkan dapat menjaga kestabilan pemerintahan di tengah gejolak politik.
Namun, sumber internal menyebutkan bahwa kekuatan kabinet saat ini cukup rapuh. Beberapa partai dalam koalisi mulai menunjukkan sinyal menarik dukungan, termasuk Partai Bhumjaithai yang sebelumnya menjadi mitra strategis.
Sejak keputusan Mahkamah diumumkan, berbagai elemen masyarakat mulai turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan. Survei internal menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap PM Paetongtarn anjlok ke bawah 10 persen.
Demonstrasi mahasiswa, aktivis, dan kelompok oposisi kini mulai merebak di sejumlah kota besar seperti Bangkok, Chiang Mai, dan Pattaya.
Keluarga Shinawatra kembali menjadi sorotan. Thaksin Shinawatra, ayah dari Paetongtarn dan mantan PM kontroversial, kini menghadapi kasus hukum baru terkait dugaan penghinaan terhadap monarki dalam wawancara tahun 2015.
Tak hanya itu, Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) juga tengah menyelidiki potensi pelanggaran serius yang bisa menyeret Paetongtarn ke Mahkamah Agung dan berujung pada diskualifikasi dari dunia politik seumur hidup.
Keputusan Mahkamah ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Thailand. Beberapa analis politik menyebut situasi ini sebagai ancaman nyata terhadap kestabilan nasional, termasuk potensi tertundanya pengesahan anggaran negara dan program sosial penting.
(Red)
Social Header