Mediamassa.co.id – Kasus beras oplosan kembali mencuat ke publik. Sebanyak 212 merek beras berlabel premium diketahui tidak memenuhi standar mutu dan takaran yang seharusnya. Temuan ini menghebohkan pasar dan membuat kepercayaan konsumen terguncang.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa beras-beras tersebut banyak ditemukan di minimarket dan supermarket dalam kemasan 5 kg, namun isinya tidak sesuai bahkan kualitasnya jauh di bawah label "premium".
“Ini berbahaya, ini penipuan. Konsumen membayar mahal untuk kualitas rendah dan takaran yang kurang,” tegas Amran.
Kerugian Konsumen Capai Rp 99 Triliun
Praktik nakal pengoplosan ini menyebabkan kerugian besar. Negara dan konsumen dirugikan hingga Rp 99 triliun per tahun, menurut data Kementerian Pertanian.
Setiap karung beras berkurang 0,5 kg dari klaim kemasan.
Kerugian konsumen berkisar antara Rp 2.000–Rp 3.000 per kg.
Satgas Pangan dan Polri Turun Tangan
Sebagai respon cepat, Satgas Pangan bersama Polri dan Kejaksaan telah memeriksa 26 merek beras dari 4 perusahaan besar:
• Wilmar
• Food Station
• Belitang Panen Raya
• Sentosa Utama Lestari (Japfa)
Pemerintah juga akan mengungkap nama-nama merek beras oplosan tersebut ke publik setelah proses verifikasi selesai.
Konsumen Geram, DPR Desak Penindakan Tegas
Wakil Ketua DPR mendesak aparat menindak tegas pelaku pengoplosan. Sementara itu, masyarakat merasa kecewa dan marah karena merasa tertipu.
“Ini sangat menyakitkan. Rakyat kecil yang paling dirugikan. Kita beli mahal-mahal tapi ternyata isinya beras oplosan,” kata seorang warga di Jakarta.
Beras Oplosan Berpotensi Bahaya untuk Kesehatan
Selain merugikan finansial, beras oplosan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bila kualitasnya sangat rendah atau mengandung bahan tambahan berbahaya.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan:
• Perketat pengawasan distribusi beras.
• Perkuat regulasi dan sanksi bagi produsen nakal.
• Publikasikan daftar merek oplosan secara terbuka.
• Edukasi konsumen tentang cara memilih beras yang aman dan berkualitas.
Kasus beras oplosan menjadi sinyal darurat bagi pengawasan pangan nasional. Masyarakat perlu lebih waspada dan pemerintah harus bertindak tegas agar praktik manipulasi kualitas dan takaran beras tidak terus merugikan rakyat.
(Red)
Social Header