Mediamassa.co.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah keras laporan yang menyebut tentara Israel mendapat perintah untuk menembaki warga Palestina di Gaza yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan. Pernyataan tersebut menyusul laporan dari media Israel Haaretz yang mengeklaim adanya instruksi langsung kepada pasukan di lapangan untuk menembak tanpa pandang bulu.
Dalam konferensi pers pada Jumat (28/6), Netanyahu menyebut tuduhan itu sebagai "fitnah berbahaya" yang bertujuan merusak reputasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Ia menegaskan bahwa militer Israel menjunjung tinggi hukum internasional dan tidak pernah memberi perintah untuk menyasar warga sipil.
Laporan Haaretz Picu Kecaman
Media Haaretz sebelumnya mengungkapkan pengakuan dari sejumlah tentara Israel yang menyatakan mereka diperintahkan untuk menembaki warga sipil Palestina yang mendekat ke truk bantuan makanan. Pengakuan ini diperkuat oleh data Kementerian Kesehatan Gaza yang mencatat lebih dari 500 warga tewas saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan dalam sebulan terakhir.
Haaretz juga menyoroti bahwa penembakan dilakukan di luar wilayah tempur dan menyasar warga sipil tak bersenjata. Temuan ini sontak memicu kemarahan dari kelompok hak asasi manusia dan dunia internasional.
Militer Israel Buka Penyelidikan
Menanggapi laporan tersebut, juru bicara IDF menyatakan bahwa tidak ada kebijakan resmi untuk menembaki warga sipil. Namun, pihak militer tetap membuka penyelidikan internal atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh anggotanya.
"Kami telah mengeluarkan panduan operasi yang ketat dan semua tindakan di lapangan harus sesuai dengan hukum perang," tegas juru bicara IDF seperti dikutip Reuters.
Menteri Pertahanan: Tuduhan Tanpa Dasar
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant turut membela IDF, menyebut tuduhan tersebut sebagai "serangan terhadap moral tentara." Ia mengklaim, pasukan Israel telah melakukan segala upaya untuk meminimalkan korban sipil selama operasi di Gaza.
Insiden ini menambah tekanan terhadap Israel, yang terus dikritik atas tindakan militernya di Jalur Gaza. Lembaga kemanusiaan, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendesak investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam distribusi bantuan.
(Red)
Social Header