Mediamassa.co.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Adhel Setiawan, seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi. Laporan ini terkait kebijakan pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer dalam program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa.
Adhel Setiawan menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang pelibatan anak dalam kegiatan militer. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana penjara hingga lima tahun.
Dalam laporan yang diajukan pada Kamis (5/6/2025), Adhel menyerahkan berbagai bukti, termasuk dokumen kronologi, video kegiatan di barak militer, serta pemberitaan media yang mendukung dugaan pelanggaran. Sebelumnya, ia juga telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM.
Adhel mengkritik bahwa program tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya didasarkan pada surat edaran. Ia juga menyoroti metode pembinaan yang diterapkan, seperti mencukur rambut siswa, mengenakan seragam militer, dan latihan fisik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip pendidikan anak.
Hingga saat ini, pihak Bareskrim Polri masih mengkaji laporan tersebut dan dijadwalkan akan menggelar perkara dalam waktu dekat untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini.
(Red)
Social Header