Mediamassa.co.id, Bogor, Jawa Barat - Suasana haru mewarnai konferensi pers yang digelar oleh sejumlah perwakilan pengemudi angkutan kota (angkot) di Bogor pada [Tanggal Konferensi Pers, jika diketahui]. Dalam kesempatan tersebut, terungkap dugaan keterlibatan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, berinisial Dadang, dalam kasus dugaan pemotongan (sunat) dana kompensasi yang seharusnya diterima oleh para pengemudi angkot.
Pengemudi Angkot Ungkap Dugaan Pemotongan Dana
Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh awak media, beberapa pengemudi angkot tak kuasa menahan air mata saat menceritakan pengalaman mereka terkait pencairan dana kompensasi pasca penyesuaian trayek atau kebijakan tertentu. Mereka mengaku menerima dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, dengan dugaan adanya pemotongan yang tidak jelas peruntukannya.
"Kami sudah susah mencari nafkah, kebijakan ini seharusnya membantu kami. Tapi kenapa dana yang kami terima malah berkurang?" ujar salah seorang pengemudi dengan suara bergetar. Pengakuan senada juga disampaikan oleh pengemudi lainnya, yang merasa kecewa dan dirugikan dengan adanya dugaan praktik tidak terpuji ini.
Kabid Dishub Bogor, Dadang, Terseret Tuduhan Serius
Nama Dadang, yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Dishub Kota Bogor, disebut-sebut oleh para pengemudi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pemotongan dana kompensasi tersebut. Mereka menuntut adanya klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait, serta meminta agar dana kompensasi yang seharusnya mereka terima dapat segera disalurkan secara penuh.
Respons Dadang: Mengaku Emosional dan Menyebut Masalah Telah Selesai
Menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Dadang akhirnya memberikan keterangan. Dalam keterangannya, ia mengakui sempat emosional saat berinteraksi dengan beberapa perwakilan pengemudi. Namun, ia membantah keras tuduhan melakukan pemotongan dana kompensasi.
"Saya akui adaMiss komunikasi dan mungkin ada nada bicara saya yang kurang berkenan. Tapi saya tegaskan, tidak ada niatan apalagi tindakan pemotongan dana kompensasi," ujar Dadang kepada awak media.
Lebih lanjut, Dadang mengklaim bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara internal dengan para perwakilan pengemudi. "Kami sudah bertemu dan berdiskusi. Miss komunikasi ini sudah diluruskan dan masalahnya sudah selesai," katanya.
Ketidakpercayaan Pengemudi dan Tuntutan Transparansi
Meskipun Dadang mengklaim masalah telah selesai, sejumlah pengemudi angkot yang hadir dalam konferensi pers sebelumnya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pernyataan tersebut. Mereka tetap menuntut adanya transparansi dalam proses penyaluran dana kompensasi dan meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan praktik sunat ini.
"Kami ingin kejelasan, bukti bahwa memang tidak ada pemotongan. Kalau memang ada, siapa yang bertanggung jawab dan ke mana dana itu larinya?" tegas salah satu perwakilan pengemudi dengan nada kecewa.
Langkah Selanjutnya: Investigasi dan Harapan Keadilan
Kasus dugaan sunat kompensasi angkot ini tentu menjadi perhatian serius di Kota Bogor. Para pengemudi berharap agar pihak berwenang, termasuk Pemerintah Kota Bogor, dapat segera turun tangan melakukan investigasi yang transparan dan adil. Mereka berharap keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak mereka sebagai penerima kompensasi dapat dipenuhi sepenuhnya.
Publik pun menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak kebijakan publik.
Social Header