Mediamassa.co.id - Efisiensi anggaran menjadi salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia pada tahun 2025. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam belanja negara sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program prioritas. Namun, kebijakan tersebut juga membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk isu kewarganegaraan dan pengelolaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Efisiensi Anggaran: Langkah Strategis Pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, yang terdiri dari pengurangan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun. Pemangkasan ini menyasar berbagai pos belanja, seperti perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial. Tujuannya adalah memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu program prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran dari efisiensi ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan gratis berbasis UMKM. Program ini diharapkan dapat mendorong ekonomi mikro dan memperkuat permintaan domestik.
Kebijakan efisiensi anggaran juga memengaruhi pengelolaan kewarganegaraan, terutama dalam hal layanan administratif bagi WNI di luar negeri. Pemangkasan anggaran transfer ke daerah berpotensi mengurangi dukungan finansial bagi kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, yang sering kali menjadi tempat utama bagi diaspora Indonesia untuk mengurus dokumen kewarganegaraan seperti paspor atau visa. Selain itu, efisiensi anggaran dapat berdampak pada program-program yang mendukung diaspora Indonesia di luar negeri. Misalnya, wacana dwi kewarganegaraan yang sedang dikaji pemerintah mungkin menghadapi tantangan pendanaan akibat kebijakan pengurangan anggaran. Padahal, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional melalui investasi dan transfer pengetahuan.
Efisiensi anggaran memang bertujuan baik, tetapi kebijakan ini juga membawa tantangan besar. Pengurangan belanja pemerintah dapat melemahkan daya dorong ekonomi, terutama dalam situasi perekonomian yang sedang lesu. Menurut Prof. Anton Agus Setyawan dari UMS, belanja pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi ketika sektor swasta tidak mampu bergerak optimal karena rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kewarganegaraan, pengurangan anggaran dapat memperlambat proses administrasi penting seperti pelepasan atau pengakuan kewarganegaraan. Kasus Paulus Tannos, seorang buronan korupsi yang masih berstatus WNI meskipun memiliki paspor negara lain, menunjukkan pentingnya proses administratif yang cepat dan efisien untuk memastikan status hukum individu sesuai dengan prinsip kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas nasional jika dilakukan dengan pendekatan strategis. Misalnya, alokasi anggaran untuk program makanan bergizi gratis dapat memberikan dampak positif pada sektor UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks diaspora Indonesia, penghematan anggaran dapat digunakan untuk mendukung program-program inovatif yang melibatkan WNI di luar negeri sebagai mitra pembangunan.
Selain itu, efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait kewarganegaraan agar lebih relevan dengan tantangan global. Pendekatan strategis seperti dwi kewarganegaraan terbatas atau peningkatan layanan digital bagi WNI di luar negeri dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala anggaran sekaligus meningkatkan hubungan antara diaspora dan tanah air.
Efisiensi anggaran tahun 2025 adalah langkah penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan dalam konteks pengelolaan kewarganegaraan dan layanan bagi WNI di luar negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat program-program strategis yang mendukung diaspora Indonesia maupun proses administratif terkait status hukum kewarganegaraan. Dengan pendekatan yang tepat dan inovatif, efisiensi anggaran dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antara WNI di dalam dan luar negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penulis : Adjie Saputra
STB : 5198
Program Studi : Manajemen Pemasyarakatan A
Politeknik Pengayoman Indonesia Jurusan Pemasyarakatan
Sumber :
https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/efisiensi-anggaran-2025
https://kolom.espos.id/efisiensi-anggaran-antara-penghematan-dan-ancaman-2061827
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia
https://news.ums.ac.id/id/02/2025/efisiensi-anggaran-hemat-atau-malah-merugikan-masyarakat/
https://news.detik.com/kolom/d-7817792/isu-isu-yang-terpinggirkan-dalam-efisiensi-anggaran
https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/ASAS-DAN-PRINSIP-PENGELOLAAN-KEUANGAN-NEGARA.ppt
https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Windhu-Putra.pdf
Social Header