Mediamassa.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas terhadap dugaan pemotongan dana kompensasi yang seharusnya diterima oleh sopir angkutan kota (angkot) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Dana kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para sopir yang bersedia tidak beroperasi selama periode arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah, dengan tujuan mengurangi kemacetan di jalur wisata Puncak.
Setiap sopir dijanjikan menerima kompensasi sebesar Rp 3 juta, yang disalurkan dalam dua tahap: uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500 ribu sebelum Lebaran, serta sisanya setelah Lebaran.
Namun, sejumlah sopir mengeluhkan bahwa dana yang mereka terima tidak utuh. Ade (58), seorang sopir angkot jurusan Cisarua, mengungkapkan bahwa dari Rp 1 juta yang seharusnya diterima, terjadi pemotongan sebesar Rp 200 ribu oleh oknum yang diduga berasal dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyatakan akan mengganti kerugian para sopir dengan memberikan tambahan Rp 200 ribu per orang. Ia juga menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memastikan oknum yang terlibat mendapatkan sanksi yang setimpal.
Di sisi lain, Dishub Kabupaten Bogor membantah tudingan tersebut. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyatakan bahwa pemotongan tersebut merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir untuk diberikan kepada pengurus.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penyaluran dana bantuan, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Social Header