Krisdayanti Beberkan Total Gaji dan Tunjangan DPR: Rp 75 Juta Per Bulan, Plus Dana Reses Miliaran

Krisdayanti Beberkan Total Gaji dan Tunjangan DPR: Rp 75 Juta Per Bulan, Plus Dana Reses Miliaran. (Tangkapan layar)

Jakarta, DKI Jakarta - Sabtu, 30 Agustus 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Krisdayanti, sempat membuat publik heboh setelah secara terbuka menjelaskan jumlah gaji, tunjangan, dan dana reses yang diterima anggota DPR. Penjelasan itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dan langsung ramai diperbincangkan.

Gaji dan Tunjangan DPR

Krisdayanti mengungkapkan bahwa anggota DPR mendapatkan:

• Gaji pokok: Rp 16 juta per bulan

• Tunjangan rutin: sekitar Rp 59 juta per bulan

Dengan demikian, total gaji dan tunjangan bulanan anggota DPR mencapai Rp 75 juta.

Dana Reses dan Kunjungan Dapil

Selain gaji pokok dan tunjangan, Krisdayanti juga menjelaskan soal dana reses dan kunjungan dapil:

• Dana reses: Rp 450 juta, diterima 5 kali setahun atau sekitar Rp 2,25 miliar per tahun.

• Dana kunjungan dapil: Rp 140 juta, diterima 8 kali setahun atau sekitar Rp 1,12 miliar per tahun.

Jika ditotal, anggota DPR mengelola dana tambahan sekitar Rp 3,37 miliar per tahun, di luar gaji pokok dan tunjangan bulanan.

Klarifikasi: Bukan untuk Pribadi

Penjelasan Krisdayanti menuai pro dan kontra. Banyak pihak menilai angka yang disebut fantastis, namun pimpinan DPR menegaskan bahwa dana reses dan dapil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kegiatan menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan. Dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan dan diaudit lembaga resmi seperti BPK.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut dana itu digunakan untuk membayar tim di dapil, operasional kegiatan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat.

Respons Publik

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi keterbukaan Krisdayanti, namun menilai besarnya pendapatan anggota DPR masih belum sebanding dengan kinerja legislatif, terutama jumlah RUU yang disahkan.

Sementara PDI-Perjuangan, partai tempat Krisdayanti bernaung, menyatakan bahwa apa yang diungkapkan kadernya tersebut adalah fakta, namun perlu komunikasi publik yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan salah persepsi.

Keterbukaan Krisdayanti soal gaji dan tunjangan DPR menyingkap fakta bahwa seorang anggota DPR bisa mengelola dana miliaran rupiah setiap tahun. Meski demikian, sebagian besar dana tersebut bersifat non-pribadi dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat di dapil.

Artikel ini telah tayang di 

Mediamassa.co.id