Mediamassa.co.id — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas meminta pemerintah untuk segera menindak premanisme yang kian meresahkan dan menghambat kegiatan usaha. Praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum tak bertanggung jawab dinilai mengancam iklim investasi dan produktivitas pengusaha Indonesia.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan bahwa aksi premanisme di sektor bisnis sudah berlangsung lama dan kini semakin terbuka disuarakan oleh pelaku usaha di berbagai daerah. Ia menyebut praktik pungli usaha sangat merugikan dan menurunkan daya saing dunia usaha nasional.
“Kami sudah menyampaikan langsung ke pemerintah. Aksi premanisme ini sangat mengganggu operasional. Pemerintah harus turun tangan untuk menyikat praktik-praktik yang merugikan ini,” tegas Shinta kepada media.
Shinta juga mengungkapkan bahwa besar kecilnya pungli usaha berbeda-beda tergantung daerahnya. Namun, meskipun nominalnya beragam, dampaknya terhadap iklim usaha sangat signifikan.
Apindo menilai, jika premanisme di dunia usaha terus dibiarkan, maka potensi investasi akan terganggu dan menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik lokal maupun asing.
Pentingnya Penegakan Hukum untuk Ciptakan Iklim Investasi yang Sehat
Lebih lanjut, Apindo berharap agar pemerintah segera memperkuat penegakan hukum di sektor usaha. Tindakan premanisme seperti pemalakan, pungli, dan intimidasi terhadap pelaku usaha harus diberantas demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan penghapusan premanisme dan jaminan keamanan berusaha, Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mendorong sektor industri tumbuh lebih cepat dan sehat.
Social Header